7 Persen untuk Satker, PPK dan Pokja?

  • Share
Logo ditjen Cipta Karya tentang Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan (foto/dok.insert)

“Terkait Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan”

Kupang, fajartimor.net-Dugaan gratifikasi tidak saja dialamatkan pada pihak elemen Kementerian dan Farry Francis. Satker, PPK dan Pokja pun diduga kuat ikut mencicipi kue gratifikasi proyek PPKPP tahun 2016.

Kalau pusat mendapatkan 8 (delapan) persen, maka bukan tidak mungkin daerah tidak. Sejauh yang diketahui, baik Satker, PPK dan Pokja, ikut meminta hak mereka kepada pihak ketiga. Dan kuat dugaan jatah yang biasa diminta kepada rekanan pemenang tender adalah 7 (tujuh) persen dari total nilai proyek, jelas sumber terpercaya fajartimor.

Menurutnya, 7 (tujuh) persen (%) yang diminta itu adalah bentuk kesepakatan khsusus yang dapat dikatakan sebagai yang sudah biasa dan seringkali dipraktekkan (sudah berulang tahun secara terus menerus).

gambar+lucu+kucing+tikus lagi makan bersama (foto/dok.insert)
gambar+lucu+kucing+tikus lagi makan bersama (foto/dok.insert)

“Kalau intervensi pusat 8 (delapan) persen (%), maka intervensi daerah adalah 7 (tujuh) persen (%). Dari 7 (tujuh) persen (%), 2 (dua) persen (%) dikhususkan untuk PPK, dua koma lima (2,5) persen (%) untuk Satker dan sisanya dua koma lima (2,5) persen (%) diberikan kepada Pokja, kira kira begitulah cara kerja mereka”, ungkapnya.

Soal kualitas pekerjaan dilapangan kata sumber tersebut akan menjadi perhatian bersama, baik Satker, PPK, Pokja dan pihak rekanan.

“Kalau sudah masuk di urusan aksi lapangan dan kualitas pekerjaan di lapangan, istilah backup data, laporan kemajuan fisik dan lainnya sudah menjadi tanggungjawab bersama. Pihak Pengawas Lapangan yang ditunjuk pun akan ikut diarahkan agar bisa meminimalisir persoalan. Aksiomatiknya, kalau penempatan lokasi pekerjaan jauh dari jangkauan informasi maka dapat dibayangkan saja, akan seperti proyek tersebut dikemudian hari”, kesalnya.

Soal DED (Detail Engineering Design) atas sejumlah pekerjaan tersebut (Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan) yang bisa dibilang jaraknya sangat berdekatan adalah sesuatu yang sebenarnya harus dipertanyakan.

“Dugaan saya DED-nya dadakan dan sulit dipertanggungjawabkan. Nanti coba dikros cek, apakah sebelumnya DED-nya jalan atau tidak? Atau jangan jangan DED-nya juga abal abal?”, tudingnya.

Data yang terbaca pada Format Pemeriksaan Readiness Paket Pekerjaan Kontraktual Tahun Anggaran 2016, khusus Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Kawasan Agropolitan Desa Naunu Kecamatan Fatuleu antara lain : Lokasi (kab/kota), Kabupaten Kupang, Kluster A, Dok.Satker kosong, Satuan : Volume 1, Satuan: PKT, Alokasi: 5.000.000.000 (lima milyar), Diusulkan dalam Konreg: Tidak, SK Penetapan Lokasi : Ada, DED: Siap, Status Lahan:Siap, Kesediaan Serah Terima Aset: ada, DDUB: ada, Kelengkapan Penelitian RKAKL yaitu TOR/KAK:kosong atau tidak ada, RAB:disiapkan. Sementara FORM-PKP yaitu Catatan Pembahasan (Ditolak/Disetujui/Disetujui dengann catatan sama sekali kosong atau tidak ada isian. (ft/boni)

  • Share