‘BOS SD/SMP Kota Kupang, Terpantau Sesuai Peruntukkan’

  • Share

Kupang, fajartimor.net – Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) 145 Sekolah Dasar dan 59 Sekolah Menengah Pertama Kota Kupang dibawah kendali pengawasan dan pembinaan Bidang Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota diakui berjalan sesuai harapan Juknis dan peruntukkannya.

Hal tersebut disampaikan Robby A. Ndun, Kepala Bidang Pembinaan SD-SMP Dinas PPO Kota Kupang kepada fajartimor di ruang kerjanya pada kamis (29/11/2018).

“Sepanjang satu tahun dalam tahun anggaran berjalan ini (tahun 2018), Dana BOS SD dan SMP yang ada dalam pengawasan Bidang Pembinaan SD dan SMP Kota, dapat ditegaskan sebagai yang berjalan normal dan tidak ada kendala serius. Semuanya terjabar sesuai juknis yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan” Terang Robby.

Menurutnya, secara terencana dan terprogram, seluruh rangkaian penjabaran dana BOS dilakukan awal dengan mempersiapkan rencana belanja berupa usulan penggunaan dana.

“Rencana anggaran dan program sekolah dibicarakan secara tersistimatis di sekolah lalu di bawah ke Dinas untuk selanjutnya ada dalam kendali pengawasan Bidang Pembinaan SD dan SMP”, jelas Robby.

Selanjutnya kata Kabid Muda energik tersebut, Monitoring, arahan seuturut semangat juknis disertai pendampingan menjadi langkah kerja yang tentunya dilakukan secara berkelanjutan baik dari dinas (Bidang Pembinaan SD dan SMP), yang juga dibantu pengawas pembina.

“Setelah usulan rencana belanja diajukan pihak sekolah, kita kemudian memberi masukan dan arahan seturut semangat juknis. Hal lainnya yakni pemdapingan menjadi mata rantainya agar dalam pelaksanaan tidak keluar dari koridor aturan”, tandas Robby.

Sepanjangan satu tahun berjalan, lanjutnya, penyelenggaraan Dana BOS baik SD dan SMP terpantau tidak mengalami kendala serius, sekalipun masih ada banyak hal yang perlu dibenahi.

“Pada prinsipnya pengelolaan dana Bos sekolah tetap terkontrol baik dalam penjabarannya. Hal tersebut dibuktikan dengan ketika diperiksa inspektorat dan BPKP tidak ada temuan”, aku Robby.

Terkait batasan kontrol laporan penggunaan dana yang dirasakan cukup menyulitkan Kepala Sekolah, Bendahara dan Operator ungkapnya, akan menjadi pembicaraan serius pihaknya dengan dinas terkait.

“Memang harus diakui pula ada kendala kecil soal bagaimana pertanggungjawaban keuangan. Pihak sekolah hari ini harus diperhadapkan dengan format juknis, lalu berubah karena harus memenuhi standard pelaporan seturut format Akuntan Publik (Inspektorat dan BPKP) dan cara pelaporan dengan menggunakan IT. Kita berharap hal ini akan kita koordinasikan dan bicarakan secara serius agar pada tahun depan boleh didapatkan satu format pelaporan yang nantinya tidak menyulit pihak sekolah. Pelatihan tentang bagaiamana Kepala sekolah sebagai pengguna anggaran juga pengelola anggaran yang dibantu Bendahara dan Operator sedang giat-giatnya dilakukan Dinas”, tutup Robby. (ft/tim)

  • Share