“Terkait Polemik, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan”
Jakarta, fajartimor.net-Kadis PU Provinsi Andre Koreh, sepatutnya angkat bicara dan tegas menyatakan bahwa Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan benar dilaksanakan atau tidak!
Kegiatan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana APBN, yang dikerjakan badan vertikal tentunya selalu dibawah pengawasan melekat pemerintah provinsi. Dinas Pekerjaan Umum Nusa Tenggara Timur sepatutnya pro aktif dan intens memberi nilai dalam ketegasan penjelasan dan bukannya mengelak, tegas Gabriel kepada fajartimor di kantor Advokat Padma Indonesia (Perkantoran Selmis Jakarta), Kamis (23/06).
Menurut Gabriel, Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR), melalui Ditjen Cipta Karya yang dikhususkan untuk kegiatan Pembangunan Layak Huni dan Berkelanjutan dalam menjawab program Nawacita Presiden Jokowi semestinya dilaksanakan secara jujur dan bertanggungjawab.
“Saya kira, angka alokasi sebesar dua puluh tujuh milyar yang khusus dialokasikan demi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan di Nusa Tenggara Timur bukan angka yang kecil. Semua yang terlibat harus jujur mengatakan bahwa benar ada kegiatan pembangunan dan bukan grasa grusu, saling tuding dan saling lempar tanggungjawab” kesal Gabriel.
Andre Koreh, Sang Kadis PU Provinsi kata Gabriel Goa, seharusnya ikut memberi pendapat (minus malum) soal rangkaian kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan, karena kegiatan tersebut adanya di wilayah kerja yang bersangkutan.
“Kalau jawaban Andre Koreh selalu datar (tidak ingin berkomentar) maka kecurigaan publik akan semakin jelas. Aksiomatiknya, ada apa sebenarnya dengan kegiatan Ditjen Cipta Karya di NTT? Jangan jangan pihak Ditjen Cipta Karya dan para Pelaksana Lapangan dalam menjalankan misi pembangunan tersebut selalu tidak mengedepankan pola komunikasi lintas lembaga (baik Pemerintah Provinsi dan Daerah-Kabupaten/Kota)! Tapi soal benar dan tidaknya, Andre Koreh harus bisa bicara tegas dong, jangan hanya mau bermain di arena dialektika dan argumentasi datar. Kasihan dong dengan Rakyat NTT”, keluh Gabriel.
Investigasi fajartimor, sejumlah lokasi sasaran kegiatan justru tidak diketahui pihak pemerintah setempat. Ambil misal lokasi Fatuketi yang adanya di daerah garis pantai Pelabuhan Atapupu Belu, sama sekali tidak diketahui Dinas PU setempat. Saat diklarifikasi fajartimor terkait Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan, khusus Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Kawasan Agropolitan Desa Fatuketi Kecamatan Kakuluk Mesak, jawaban pihak dinas setempat dirasakan cukup mengejutkan. “Kami tidak tahu soal itu. Tapi kalau kegiatan itu menjadi urusan pusat paling tidak koordinasi antar lembaga harus ada. Ini koq malah tidak sama sekali”, sesal sumber tersebut yang berpesan agar namanya tidak dikorankan. (ft/dian)
