Gabriel Goa: Gubernur Lebu Raya Harus Lebih Waspada dan Tegas

  • Share
Gabriel Goa
Gabriel Goa

Kupang,fajartimor.net. Terkait adanya sejumlah dugaan praktek jual beli jabatan pasca kepemimpinan Gubernur Leburaya dan Wakil Gubernur Litelnoni, awasan bernuansa kritik tak bisa di elak.

Gabriel Goa, direktur Patma Indonesia yang kini dipercaya sebagai Koordinator Koalisi Pemberantasan Korupsi NTT (KPK NTT) yang berkedudukan di Jakarta kepada fajartimor.net belum lama ini mengatakan keresahan yang dialami para pegawai negeri sipil di Secretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa ada begitu banyak kepincangan kebijakan local di area birokrat setempat. “Jika dugaan praktek jual beli jabatan itu adalah sesuatu yang benar dan kini menjadi keresahan warga birokrat setempat, pertanyaannya, seperti apa sih kerjanya Tim Baperjakat Daerah? Atau jangan jangan Baperjakat berkerja dibawah tekanan orang orang kuat baik di luar ataupun di dalam? Ataukah jangan sampai Baperjakat sendirilah yang bermain di area praktek liar terbut?”, sindir Gabriel.

Gabriel Goa yang sudah malang melintang di dunia Non Government Organization (NGO) atau yang lazim dikenal LSM (Lembaga Swadaya masyarkat), memberi respek positif dan apresiasi yang tinggi kepada fajartimor.net dan menegaskan dirinya dan tim telah mengambil langkah strategis termasuk memerintahkan sejumlah member KPK NTT agar melakukan investigasi secara serius terkait dugaan adanya jual beli jabatan tersebut. “Berdasarkan informasi dan berita fajartimor.net, sejumlah anggota KPK NTT kita perintahkan untuk proaktif menggali kebenaran informasi tersebut. Dan jika hasil kerja Tim di lapangan tentang dugaan praktek jual beli jabatan adalah sesuatu yang benar, sebagai Koordinator Koalisi Pemberantasan Korupsi NTT, saya boleh berpendapat NTT tidak dalam paradigma membangun NTT Baru”, sinis Gabriel.

Dikatakan dengan realita keresahan warga birokrat secretariat daerah setempat, Gubernur dan Wakil Gubernur seharusnya lebih respek dan tidak kemudian melakukan proses pembiaran. “Kita tidak dalam batasan wibawah kepemimpinan seorang Gubernur ataupun Wakil Gubernur tapi lebih dari pada itu adalah menyangkut wibawah pemerintah. Jadi menurut saya Gubernur Dan Wakilnya semestinya sudah melakukan deteksi dini, termasuk melakukan terobosan terobosan kreatif kaitannya dengan posisi dan jabatan di birokrat. Kalau saya tirulah Lelang jabatan ala Jokowi. Gitu aja koq repot”, ucap Gabriel.

Dijelaskan Gubernur Leburaya dan Wakilnya Beny Litelnoni adalah tokoh politik di NTT, seyogyanya menerapkan kepemimpinan dalam batasan “ramah dalam melayani tapi juga tegas dalam bertindak”. “Jadi kalau ada PNS yang tiba tiba memiliki Koran atau perusahaan lainnya, orang tersebut sewajarnya di beri tindakan tegas. Rujukannya khan PP 53! Sementara bagi Koalisi Pemberantasan Korupsi NTT, realita ini akan menjadi dasar dilakukannya investigasi terhadap kasus kasus korupsi di NTT. Kami pun meminta media fajartimor dan rekan rekan pers lainnya agar menjadi bagian dari usaha pemberantasan korupsi. Saya kira begitu”, saran Gabriel. (fajartimor.Bony)

  • Share