Jakarta, fajartimor.net-Langkah politik Istri Gubernur NTT, Lusia Adinda Lebu Raya, mencalonkan dirinya sebagai bakal calon Gubernur NTT periode 2018-2023, dinilai sebagai langkah atau sikap politis yang tidak elok.
Gonjang ganjing pembicaraan seputar langkah politik Istri gubernur NTT, Lusia Adinda Lebu Raya, yang bakal maju sebagai calon Gubernur NTT pada periode 2018-2023, adalah bentuk keputusan politik yang tidak beretika, dikala NTT pasca kepemimpinan Frans Lebu Raya, masih dilingkungi sejumlah kasus besar. Salah satu diantaranya yaitu persoalan darurat Human Trafficking, terang Gabriel Goa, Direktur Padma Indonesia kepada fajartimor, bertempat di Kantor Padma Indonesia, di bilangan Perkantoran Selmis Asem Baris, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (1/3), pukul: 10.43.
Menurut Gabriel, Persoalan Darurat Human Trafficking yang merajai NTT, harusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Istri Gubernur Lebu Raya pun sepantasnya menjadi pendorong utama dalam upaya dan usaha mendapatkan solusi pemecahan masalah tersebut.
“Hemat saya, Lusia Adinda Lebu Raya, semestinya ikut menyokong dan mendorong suaminya Gubernur Frans Lebu Raya termasuk aktif berupaya meretas sejumlah solusi dalam mengentas kasus Human Trafficking!. Dia (Lusia Adinda Lebu Raya, red) juga tidak kemudian membuat keputusan maju sebagai bakal calon Gubernur ditengah krisis darurat human trafficking yang lebih didominasi kaumnya (perempuan)”, sesal Gabriel.
Gabriel Goa yang kini dipercaya sebagai Koordinator Koalisi Pemberatasan Korupsi (KKPK) NTT, sekilas menyatakan keheranannya atas keputusan politik Lusia Adinda Lebu Raya yang kini digembar gembor bakal maju sebagai calon gubernur, disaat suaminya Gubernur Frans Lebu Raya masih berkuasa.
“Kalau benar Lusia Adinda Lebu Raya menyatakan bakal maju sebagai calon Gubernur, maka jangan heran kalau layanan kepada rakyat Nusa Tenggara Timur, di sisa masa kerja Gubernur Lebu Raya dan wakilnya Beny Litelnoni jelas akan mundur dan malah akan semakin terpuruk. Konflik kepentingan jabatan di birokrat tentunya akan berada di simpang jalan. Dan ini adalah perwujudan dari gambaran proses demokrasi yang tidak lagi mengedepankan etika berpolitik. Faksi faksi jelas terbaca, dan bukan tidak mungkin dugaan Gratifikasi berbau tekanan posisi tawar akan menjadi sesuatu yang lumrah!. Saya kira ini juga akan menjadi pekerjaan rumah buat KKPK NTT dan KPK RI”, ulas Gabriel.
Sumber Informasi fajartimor yang enggan namanya disebutkan menjelaskan bahwa ada dugaan sejumlah organ Birokrat Provinsi, kini sudah dan sementara dimobilisasi ke daerah daerah (kabupaten/kota) untuk mendulang dukungan penuh kepada Lusia Adinda Lebu Raya. Sumber informasi fajartimor lainnya juga mengaku bila dugaan politik transaksional pun sementara terjadi di tubuh internal PDI Perjuangan (DPC-DPC), demi mendapatkan dukungan partai. (ft/NWN)
