‘Gabriel Goa; Media Lokal NTT Wajib Kawal Pelaksanaan Pekerjaan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), Rp 839 M’

  • Share
Gabriel Goa, Direktur Padma Indonesia (foto.doc)
Gabriel Goa, Direktur Padma Indonesia (foto.doc)

Jakarta, fajartimor.net – Proyek pembangunan Inpres Jalan Daerah (IJD) yang dikebut Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalu Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT di 19 Kabupaten/Kota, minus Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Alor dan Kabupaten Sikka, yang digelontar pemerintah pusat sebesar Rp 839 miliar tahun anggaran 2023 wajib dikawal warga, NGO, aktifis khususnya pegiat Jurnalis Lokal.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Gabriel Goa terkait berlarut-larutnya pekerjaan proyek IJD yang sudah memasuki perjalanan tahun anggaran 2024 kepada media ini, Minggu (26/05/2024).

Menurutnya, dari informasi warga, NGO (LSM) lokal juga pemberitaan media lokal soal banyaknya pekerjaan IJD yang masih dikerjakan pihak Penyedia Jasa hingga April 2024 mengindikasikan adanya dugaan ketidakseriusan BPJN NTT mengawal pekerjaan IJD tersebut tepat waktu.

“Kalau ada pekerjaan IJD di 19 Kabupaten/Kota yang molor, tidak tepat waktu sesuai target selesainya pekerjaan per 31 Desember 2023 dan masih berlanjut di tahun anggaran 2024 jelas memunculkan kecurigaan adanya ketidakseriusan BPJN NTT mengawal pelaksanaan pekerjaan jalan tersebut yang jelas jelas telah menghabiskan anggaran APBN sebesar Rp 839 miliar. Saya kira ini mencengangkan,” heran Gabriel.

Dugaan tidak bonafitnya Penyedia Jasa kaitannya dengan ketersediaan alat operasional lapangan, Kuari, AMP dan mobilisasi Pekerja adalah faktor utama tidak selesainya pekerjaan IJD tepat target atau waktu.

“Ini jangan-jangan PPK, Pokja dan ULP BPJN NTT terindikasi bermain mata. Kalau begini jadinya, ya pastinya yang dirugikan pemerintah dan rakyat dong.” Kesal Gabriel.

Direktur Padma Indonesia yang berkedudukan di Jakarta ini menjelaskan bahwa Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) bertujuan untuk menangani jalan-jalan non nasional yang rusak dan meningkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui bantuan APBN.

“Dana untuk pembangunan infrastruktur jalan itu dialokasikan oleh Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2023 tentang peningkatan konektivitas jalan daerah. Pemerintah Pusat mengalokasikan dana sebesar Rp 14,6 Triliun. Dana sejumlah itu disebar ke semua Provinsi dan hampir setiap Kabupaten/Kota menerimanya. Provinsi NTT sendiri dialokasikan dana sebesar Rp 839 miliar. Sebesar Rp 839 miliar tersebut, dialokasikan ke 19 Kabupaten/Kota, termasuk untuk pembangunan jalan Provinsi dengan nilai Rp 51 miliar. Adapun alokasi dana Inpres pembangunan infrastruktur jalan ini tertuang pada SK bersama tentang Daftar Proyek Prioritas Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Tahun Anggaran 2023. Bila kemudian faktanya ada segudang indikasi dan dugaan pengurangan pekerjaan juga pekerjaan tidak tepat waktu, ya dikawal la. Media Lokal Nusa Tenggara Timur jangan diam. Beritakan supaya rakyat dan pemerintah pusat tahu,” dorong Gabriel.

Untuk diketahui, 19 Kabupaten dan Kota penerima dana Inpres pembangunan infrastruktur jalan 2023 (IJD) di NTT anatara lain :

  1. Kabupaten Belu Rp 49,225 miliar.
  2. Kabupaten Ende Rp 49,738 miliar.
  3. Kabupaten Flores Timur Rp 50.861 miliar.
  4. Kabupaten Kupang Rp 34,231 miliar.
  5. Kabupaten Lembata Rp 45,130 miliar.
  6. Kabupaten Malaka Rp 28,472 miliar.
  7. Kabupaten Manggarai Rp 48,917 miliar.
  8. Kabupaten Manggarai Barat Rp 47,397 miliar.
  9. Kabupaten Manggarai Timur Rp 31,409 miliar.
  10. Kabupaten Nagekeo Rp 34,681 miliar.
  11. Kabupaten Ngada Rp 42,569 miliar.
  12. Kebupaten Rote Ndao Rp 41,075 miliar.
  13. Kabupaten Sabu Raijua Rp 45,925 miliar.
  14. Kabupaten Sumba Barat Daya Rp 48,692 miliar.
  15. Kabupaten Sumba Tengah Rp 50,192 miliar.
  16. Kabupaten Sumba Timur Rp 24,670 miliar.
  17. Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Rp 49,157 miliar.
  18. Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Rp 44,675 miliar.
  19. Kota Kupang Rp 20,095 miliar.(ft/Bonanza).
  • Share