‘Identifikasi 3.987 Aliran Sungai Bermasalah, Balai DAS NTT Lakukan Pemulihan’

  • Share

Kupang, fajartimor.net– Filosofi hidup gratis harus menjadi spirit dan kesadaran tanpa syarat masyarakat Nusa Tenggara Timur menyelamatkan ekologi daerah. Ada 3.987 aliran Sungai yang bermasalah. Sebagai sentra pemulihan, Balai DAS tentunya wajib hukumnya menjalankan kegiatan pemulihan secara simultan yang sepatutnya didukung pemerintah daerah dan masyarakatnya tanpa terkecuali.

Kondisi terkini Daerah aliran sungai yang bisa dikatakan rusak akibat dampak cuaca ekstrim perlu mendapat perhatian serius. Kebiasaan potong tebang masyarakat pada daerah titik penyanggah air (bukit, gunung) yang menerima air hujan dan lalu menyimpan dan mengalirkannya ke auletnya (Sungai dan Laut) adalah kendala serius, jelas Kabid Organisasi Balai DAS  CLUdolfus Tuames, bertempat di ruang kerjanya, Kamis (07/02/2019).

“Hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa seluruh wilayah di permukaan  bumi ini sudah terbagi habis kedalam daearah aliran sungai. Daerah aliran sungai, tidak sebatas kiri dan kanan sungai, namun seutuhnya membentang di perut bumi dan yang terlindung seutuhnya pada kekuatan menyerap air juga penyimpanannya sebagai konsekuensi habitat ekologi puluhan juta pohon yang terus terjaga. Namun jika terjadi penebangan liar maka suka atau tidak suka segala aktifitas manusia yang ada di permukaan bumi ini memberikan dampak langsung terhadap kondisi sehat atau tidaknya daerah aliran sungai”, terang Dolfus.

Menurutnya, kondisi sebuah  daerah aliran sungai itu dikatakan sehat apabila indikator utamanya dapat dilihat pada  tata airnya. Hal itupun ditandai dengan ketersediaan air sepanjang saat atau tidak, yang kemudian berimplikasi langsung pada debit maksimum pada saat musim penghujan maupun debit minimum pada saat musim kemarau.

“Seturut hitung-hitungan debit maksimum-minimum yang berujung ketidaksehatan aliran sungai dan penyimpanannya, Balai DAS NTT pun berhasil mengidentifikasi sebanyak 3.987 daerah aliran sungai dengan identifikasi sungai terpanjangnya 80 km sedangkan terendeknya 5 km. Selanjutnya hasil identifikasi itu pun mendapatkan kejelasan kondisi air pada daerah aliran sungai wilayah tertentu airnya tidak ada sepanjang tahun. Bisa jadi sungai tersebut hanya terisi air hanya  pada saat musim hujan saja atau bisa jadi juga hanya terisi pada saat hari hujan. Artinya pada saat hujan itu sungainya ada airnya tapi setelah tidak hujan lagi seluruh air itu sudah langsung  meresap ke  tanah atau hilang”, ungkap Dolfus.

Atas ketidaktersediaan air pada daerah aliran sungai dan daerah penyanggah aliran sungai lanjutnya, Balai penggelolah DAS dan Hutan Lindung sebagai salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup   dibawah Direktorat  Jenderal Penggendalian DAS dan Hutan Lindung melakukan  berbagai upaya pemulihan secara simultan.

“Sebagai Lead Sektor, Balai DAS NTT dan Hutan Lindung kemudian melakukan serangkaian kegiatan pemulihan aliran sungai berbasis aliran sungai di seluruh wilayah NTT, bersinergi dengan pemerintah daerah (Kota/Kabupaten). Kegiatan-kegiatan itu antara lain dilakukannya rehabilitasi pada kawasan hutan lindung tahun 2019 seluas 6.000 hektar dengan sebarannya baik di pulau Timor, pulau Rote, Sumba dan Flores juga  Lembata. Ini target kegiatan di tahun 2019. Kegiatan ikutannya sebagaimana yang sudah merupakan kegiatan rutin  adalah kita memproduksi bibit secara gratis di persemaian permanen kita yang terletak di pulau timor di kelurahan Fatukoa yang khusus mengcover pelayanan pada masyarakat pulau Timor seluruhnya, mulai dari Kab.Kupang, Kota Kupang, TTS, Kab.TTU, Belu dan Kab.Malaka. Untuk daratan Flores (Flotim hingga Manggarai Barat) lokasi persemaian permanennya ditempatkan di Bajwa. Lalu khusus Lembata, ada juga lokasi persemaian permanen yang nantinya melayani Lembata secara keseluruhan. Sementara untuk Sumba seluruhnya, lokasi persemaian pemanennya ditempatkan di Sumba Tengah,” urai Dolfus.

Dalam rangka mendukung program Gubernur Nusa Tenggara Timur aku putra Timor tersebut, Balai DAS Dan Hutan Lindung NTT, menyiapkan sejumlah bibit tanaman yang mengedepankan aspek sosial, ekonomi dan ekologi.

“Kita sudah hasilkan Bibit Marungga sebanyak 80 ribu batang dan siap didistribusikan. Kita sudah menyiapkan bibit tanaman yang bernilai sosial, ekonomi dan ekologi. Ada Jambu Mente, ada Limau, ada Jati, Sengong, Pinang dan Sirih juga sejumlah bibit tanaman lainnya yang siap didistribusikan. Semua yang dilakukan ini sekaligus dalam rangka mendukung program kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur,” tutur Dolfus.

Kendala klasik katanya, yang hari ini menjadi persoalan bersama yaitu kemampuan masyarakat mengakses bibit tanaman yang pada gilirannya ikut menjaga ekosistim, memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus dalam rangka mendukung serta mengangkat derajat sosial ditengah tantangan arus global kini dan akan datang.

“Kita juga berharap ada intervensi dana dari pemerintah daerah (Kota/Kabupaten) agar pendistribusian bibit-bibit tanaman yang disiapkan Balai DAS dan Hutan Lindung boleh sampai langsung ke tangan masyarakat. Mungkin juga melalui pemerintah daerah cq kantor BPMPD, Desa-desa dengan sejumlah sumber pendanaan yang diterima bisa mengalokasikan sebagian dana untuk biaya pendistribusian bibit-bibit tanaman kepada masyarakat. Saya kira pola ini bisa dikembangkan dalam rangka sinergitas mencapi goal bersama,” saran Dolfus.

‘RI-Timor Leste Sepakati Pengelolaan DAS Terpadu’

Pengelolaan DAS Terpadu Indonesia-Timor Leste menjadi bagian kerja terukur Balai DAS dan Hutan Lindung NTT.

Penjelasan tambahan tersebut disampaikan Dolfus Tuames kepada fajartimor mengingat pentingnya pemulihan daerah aliran sungai yang hari ini bisa dikatakan baik Hulu maupun Hilirnya ada di Negara Timor Leste.

Menurutnya, kesepakatan pengelolaan DAS terpadu Indonesia-Timor Leste telah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Kini kesepakatan tersebut telah memasuki implementasi lapangan (tinjauan lapangan).

“Pada Senin, tanggal 11 bulan Februari 2019, 10 Daerah Aliran Sungai di Lintas Batas Indonesia-Timor Leste, Rencana Pengelolahannya akan disepakati secara bersama Dirjen DAS kedua negara yang berpusat di Atambua. Gubernur dan sejumlah kepala daerah pada jalur lintas batas dipastikan akan hadir menyaksikan kesepatakan pengelolaan DAS terpadu dengan sasaran kegiatan di 10 daerah alian sungai. Ada undangan untuk Gunernur, Bupati TTS, TTU, Belu dan Malaka. Kita juga berharap dari kesepakatan tersebut pengelolaan DAS yang melibatkan kedua Negara ini, dapat meminimalisir persoalan sosial masyarakat kedua Negara yang secara kultur (budaya) masih dekat,” jelas Dolfus.

Untuk diketahui, Penandatangan memorandum of understanding sudah dilakukan dirjen DAS kedua Negara (Indonesia-Timor Leste) disaksikan Presiden Republik Indonesia, Ir. Jokowidodo.

“Seluruh rangkaian kesepakatan kesepamahan bersama inipun sebelumnya telah mendapat rekomendasi bipartit sejumlah pegiat lingkungan hidup yang berasal dari Civitas Akademica baik itu, Cardas Winjada university, kemudian dari pihak Indonesia ada Universitas Nusa Cendana Kupang, lalu ada Universitas Mataram, Universitas Haluleo Sulawesi  Tenggara dan Universitas Nasional Timor Leste. Kita berharap dengan akan dilakukannya pengesahan Rencana Pengelolaan DAS terpadu tersebut, pemulihan aliran air dan ketersediaan air bagi masyarakat boleh teratasi. Peran serta warga dan masyarakat sangat kami butuhkan,” pungkas Dolfus. (ft/boni)

  • Share