Kemendagri Minta KPU Batalkan Pencalonan Yentji Sunur

  • Share

Kupang, fajartimor.net – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTT dan KPU Kabupaten Lembata membatalkan pencalonan Eliaser Yentji Sunur (sebagai calon Bupati Lembata periode 2017-2022, red) sesuai rekomendasi Panwaslih Kabupaten Lembata Nomor: 189/KPU-KAB.018.434047/X/2016, tanggal 30 Oktober 2016, Perihal Tindaklanjut Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Lembata.

Permintaan Pembatalan Yentji Sunur tersebut tertuang dalam Surat Kemendagri Nomor: 337/9447/OTDA, tertanggal 25 November 2016, Sifat :Segera, Hal : Tanggapan Terhadap Tindaklanjut Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Lembata yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Lembata di Lewoleba.

Surat Kemendagri yang meminta KPU Provinsi dan KPU Lembata membatalkan Pencalonan Yentji Sunur
Surat Kemendagri yang meminta KPU Provinsi dan KPU Lembata membatalkan Pencalonan Yentji Sunur

Sesuai surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Dr. Sumarsono, MDM atas nama Menteri Dalam Negeri tersebut, pada point 1 (satu) Kemendagri menyatakan bahwa Sdr. Eliaser Yentji Sunur, ST ditetapkan sebagai Bupati Lembata melalui Keputusan Mendagri Nomor:131.53- 608 Tahun 2011, tertanggal 12 Agustur 2011 yang masa jabatannya berakhir pada tanggal 25 Agustus 2016.

Pada point 2 (dua), dinyatakan, berkaitan dengan pelaksanaan mutasi pejabat di lingkungan Pemerinntah Daerah Kabupaten Lembata yang dilakukan oleh Sdr. Eliaser Yentji Sunur, ST, ditegaskan bahwa Mendagri tidak pernah menerbitkan persetujuan tertulis terhadap mutasi yang diusulkan oleh Bupati Lembata melalui surat Nomor: BUK.005/1166/BKD/2016 tanggal 26 Juli 2016, Perihal Mohon Persetujuan, hal ini dengan pertimbangan waktu penyampaian usulan yang sangat singkat dengan akhir masa jabatan Bupati Lembata, yaitu 30 hari serta dalam rangka menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Lembata.

Pada pointn 3 (tiga), dinyatakan, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Pada point 4 (empat), dikatakan, sehubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan penerapan sanksi sebagai calon Bupati Lembata sesuai kewenangannya, kami serahkan sepenuhnya dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTT atau KPU Kabupaten Lembata.

Surat Kemendagri tersebut ditembuskan kepada Mendagri (sebagai laporan), Gubernur NTT di Kupang, Pj. Bupati Lembata di Lewoleba, Ketua KPU RI di Jakarta, dan Ketua KPU NTT di Kupang.

Ketua KPU Kabupaten Lembata, Piter Payong yang berusaha dikonfirmasi media ini melalui telepon selularnya Selasa (6/12/16) malam, tidak dapat terhubung karena panggilannya dialihkan.

Seperti diberitakan media ini sebelumnya, Eliaser Yentji Sunur terancam dibatalkan pencalonannya sebagai Bupati Lembata periode 2017-2022 terkait mutasi yang dilakukannya menjelang akhir masa tugasnya sebagai Bupati Lembata periode 2011-2016. Panwaslih Kabupaten Lembata telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Lembata untuk pembatalan pencalonan Eliaser Yentji Sunur. (ft/sf/ian/oni)

  • Share