Kerja Terukur, Biro Pengadaan Barang dan Jasa NTT Siapkan SDM

  • Share

Kupang, fajartimor.net – Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi bagi seluruh sumber daya manusia pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT kini giat dilakukan. Semuanya hanya untuk menjawab beban dan tanggung jawab Biro demi mendapatkan hasil kerja yang terarah dan terukur.

Hal tersebut disampaikan Sipri Kelen, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa kepada fajartimor bertempat di Ruang Kerjanya, Selasa (07/03/2017) pukul 13.37.Wita.

Menurutnya, Biro Pengadaan Barang dan Jasa saat ini  tengah melakukan kerja sama dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) dan atau/MCI atau Multinasional Corporation yang secara khusus mengkaji analisis budaya perusahaan, untuk melakukan pelatihan atau bimtek termasuk ujian sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa bagi seluruh sumber daya manusia baik di Biro setempat maupun di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Saat ini Biro Pengadaan Barang dan Jasa sudah mengirim 7 orang (SDM) yang pilih secara acak untuk mengikuti pelatihan/bimtek dan ujian sertifikasi. Dari 7 orang tersebut, 3 orang dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikasi tingkat Nasional bahkan tingkat Internasional. Sementara untuk kelancaran operasional tugas Biro Pengadaan Barang dan Jasa, kita pun telah melakukan Fit and Propertest demi mendapatkan SDM yang siap bekerja penuh waktu. Ada 15 sampai 20 orang (SDM). Sedangkan bagi mereka yang dinyatakan belum berhasil atau tidak lulus dikenakan kerja paruh waktu. Dan hal itu dilakukan di SKPD masing masing,” tandas Sipri.

Terarah dan terukurnya pekerjaan Biro katanya hanya dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasar apabila komunikasi lintas lembaga (SKPD) berjalan secara baik.

“Jujur saja, Koordinasi Biro dengan SKPD sudah mulai berjalan bagus. Sementara ini kita sedang mengidentifikasi (melakukan desiminasi, red) paket paket . Kita berharap semua SKPD terbuka untuk secepatnya mengusulkan dokumen paket lelang ke pihak kita agar sedapat mungkin diproses melalui penyusunan RUP (Rencana Umum Pengadaan) untuk selanjutnya di tayang di LPSE Provinsi. Kita juga berkomitmen tinggi melakukan proses lelang tersebut secara terbuka (transparan), sehingga masyarakat Penyedia Barang dan Jasa juga masyarakat umum dapat mengawasi dan mengikuti secara baik,” jelas Sipri.

development iterative dalam hubungannya dengan Renca Umum Pengadaan (foto.dok/tim)
development iterative dalam hubungannya dengan Renca Umum Pengadaan (foto.dok/tim)

Lebih jauh dikatakan, RUP adalah suatu kerangka kerja proses pengembangan perangkat lunak iteratif yang dibuat oleh Rational Software, suatu divisi dari IBM (International Business Machines Corporation, red) sejak tahun 2003. RUP bukanlah suatu proses tunggal dengan aturan yang konkrit melainkan suatu kerangka proses yang dapat diadaptasi dan dimaksud untuk disesuaikan oleh organisasi pengembang dan tim proyek perangkat lunak yang akan memilih elemen sesuai kebutuhan.

“Jadi RUP itu kependekan dari Rencana Umum Pengadaan atau dalam bahasan Inggrisnya Rational Unified Process. Siklusnya ada empat yakni Fase Insepsi, fase Elaborasi, fase Konstruksi dan fase Transisi. Begitu!. Dan tentunya dalam perjalanan tanggung jawab yang diemban Biro Pengadaan Barang dan Jasa, saya kira akan ada banyak hal yang nantinya diretas. Prinsipnya forum diskusi akan dibuka seluas luasnya untuk menunjang seluruh tata kelola dan prosedur pengadaan barang dan jasa yang lebih bertanggung jawab dan terpercaya. Semua perangkat kerja baik lunak maupun perangkat kerja keras sedapat mungkin dioptimalkan. Terkait Perusahaan atau pihak ketiga (penyedia barang dan jasa, red) kita tentunya selalu berkoordinasi untuk mendapatkan kepastian perusahaannya, termasuk verifikasi kualitas juga sarana penunjangnya baik tenaga Outsourcing dan managemen vendornya,” papar Sipri.

Proses lelang saat ini ucapnya, sudah dan sementara berjalan. Ada 45 paket kegiatan dinas Pekerjaan Umum yang sudah di tayang di LPSE Provinsi NTT.

“Kita lagi proses lelang 45 paket pekerjaan konstruksi Jalan, Jembatan, Irigasi dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum NTT. Sisanya 30 paket akan menyusul. Dan sesuai penegasan Gubernur Frans Lebu Raya, akhir Maret, Penandatanganan Kontrak sudah harus final dan tuntas,” terang Sipri.

Terkait kesejahteraan demi menunjang profesionalisme aparat Biro Pengadaan Barang dan Jasa jelasnya, pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan pemerintah Pusat agar sedapat mungkin diberi perhatian berupa tunjangan fungsional.

“Komunikasi dengan pemerintah pusat sedang kita lakukan. Harapannya, tunjangan fungsional (Inpasing) bagi aparat Biro Pengadaan Barang dan Jasa (service provider) bisa terlaksana dan berlaku permanen,” tegas Sipri. (ft/boni)

  • Share