Kupang, fajartimor.net-Banyaknya persoalan daerah yang lamban ditangani, sebagai akibat dari kurangnya komunikasi dan pengawasan antar lembaga atau unit kerja. Biro sebagai unit kontrol justru tak berdaya karena ketiadaan kendaraan operasional.
Kepada fajartimor.net, sejumlah Pns yang berhasil dimintai tanggapannya mengatakan komunikasi antar lembaga, unit kerja dan komunikasi antar kabupaten/kota adalah sesuatu yang urgen dan prinsip. Biro Biro di sekretariat Daerah Provinsi yang diberi kewenangan khusus justru lamban melakukan komunikasi dalam kerangka pencapaian program kerja pemerintah daerah. “Bagaimana personil Biro bisa beraktifitas, kalau kendaraan operasional saja tidak ada! Jadi Jangan heran, jika persoalan daerah akan semakin menumpuk dan malahan akan semakin berkepanjangan solusi dan penyelesaiannya”. aku sejumlah Pns.
Hal unik, justru dalam kondisi kelesuan tersebut, pemerintah daerah malah berdalih ketiadaan anggaran. Sementara di satu sisih besaran anggaran provinsi dalam setiap tahun anggarannya menembus angka sebesar Rp 3, 34 Milyar lebih. “Banyak dana nganggur di Daerah. Dan kalau mau jujur, Dana nganggur di Biro Keuangan justru menumpuk. Penyerapannya yang bervariatif saja tidak kemudian menjawab realita persoalan sosial kemasyarkatan”, jelas meraka.
Biro sebagai lembaga komunikasi dan perpanjangan tangan eksekutor sekaligus unit kontrol pemerinth daerah, perlu di dorong demi pencapaian peningkatan kwalitas pelayanan. “Bagaiamana personil Biro dapat bekerja secara aman? Kalau Kabag-nya saja hanya memiliki kendaraan Roda Dua”, kesal meraka.
Pantauan fajartimor.net, Pns di sejumlah Biro lebih banyak menghabiskan waktu di depan Komputer hanya dengan keasyikan ber-Game ria. (ft/bony)
