Kupang, fajartimor.net – Transparan, terbuka merekrut Tenaga Guru, Penyuluh dan Kesehatan adalah sebuah kebenaran kerja besar pemerintah yang tentunya jelas mencerminkan keadilan. Bila hal ini yang dilakukan niscaya kesenjangan sosial bisa teratasi.
Kurangnya sosialisasi pemerintah soal seperti apa model rekrutmen tenaga guru, penyuluh dan kesehatan ibarat Berlian yang tertutup Debu dan akan terlihat seperti batu. Dan oleh karena itu harus ada yang membersihkannya. Karenanya, kita justru terus bersuara dan mengingatkan pemerintah agar pola rekrutmen yang dilakukan pemerintah terhadap semua tenaga guru di daerah-daerah terluar, juga penyuluh dan tenaga kesehatan betul dilakukan dengan cepat, cerdas, berkeadilan, jelas Patrianus Lali Wolo, Anggota DPRD Pronvinsi Fraksi PDI Perjuangan kepada sejumlah awak media di ruang Fraksi Partai Pengusung Utama Calon Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin, Rabu (26/09/2018).
Menurut Politisi PDI Perjuangan asal Bajawa-Nagekeo ini, pemerintah sebagai penanggungjawab pengelola keuangan Negara justru diyakini miliki anggaran untuk merekrut tenaga guru daerah dan komite, tenaga tenaga kesehatan, seperti bidan PTT dan operator, juga penyuluh pertanian, peternakan, dan perikanan.
“Hari hari ini kita harus jujur mengatakan bahwa jumlah tenaga guru (daerah dan komite), penyuluh (Pertanian, Peternakan dan Perikanan) serta tenaga kesehatan bisa dikatakan sebagai yang tidak merata di 22 Kabupaten/Kota. Ratio logisnya bisa dibilang 1 berbanding 4. Hemat saya hal ini justru sangat tidak efisien”, terang Patris.
Tanaga Guru, Penyuluh dan Kesehatan lanjut pria yang familiar dengan awak media tersebut dimaknai sebagai yang sangat penting demi pengentasan cita-cita rakyat NTT yang lebih maju dan mandiri.
“Untuk memenuhi standar mutu pendidikan di daerah-daerah terluar tentunya dibutuhkan tenaga guru, begitupun dengan pemanfaatan kekayaan laut NTT, dibutuhkan tenaga penyuluh handal yang direkrut secara professional tanpa sekat, termasuk penyuluh pertanian dan peternakan juga tenaga kesehatan. Bila hal ini dilakukan dengan jujur dan adil, saya kira harapan akan kehidupan rakyat NTT yang lebih baik dan menjanjikan bisa beranjak bertahap teratasi”, yakin Patris.
Om Patris yang akrab disapa para sahabat peternak Ayam pedaging dan petelur tegas menekankan agar dinas atau OPD terkait diharapkan lebih mengedepankan transparansi, profesionalisme rekrutmen diimbangi rasa keadilan juga objektifitas.
“Jangan hanya rekrut semua yang menjadi kebutuhan daerah dan rakyat karena faktor kedekatan, karena ujungnya hanya akan memunculkan persoalan demi persoalan,” tandas Patris.
Saat disinggung soal batasan umur 35 tahun rekrutmen CPNSD, Patris Lali Wolo yang diketahui selalu membetengi kemampuan bersuara di Parlemen dengan sejumlah regulasi justru tegas mengatakan kalau solusi rekrutmen CPNSD bagi seluruh tenaga guru, penyuluh dan kesehatan jelas diatur dalam Kepres PPPK tahun 2018.
“Pada tahun ini, pemerintah mengusulkan formasi pegawai sebanyak 100 ribu, yang terdiri dari 60 ribu PNS dan 40 ribu PPPK. Untuk PPPK, 10 ribu diantaranya akan dialokasikan untuk tenaga penyuluh. Di sini pun masih ada peluang bagi guru honorer kategori 2 untuk ikut seleksi termasuk tenaga kesehatan (Bidan PTT). Khusus bagi tenaga yang diangkat dengan Kepres PPPK tahun 2018 bisa dipastikan tidak akan menerima pensiun. Tapi gaji dan tunjangan lainnya hitungannya sama persis dengan tunjungan PNS atau yang lazim dikenal dengan istilah ASN”, papar Patris. (Ft/Boni)
