Pelatihan Terpadu, Jurus Dongkrak Ketrampilan Cateki, Asal NTT

  • Share

Kupang, fajartimor.net-“Kata Lebu Raya, Masyarakat NTT, ingin agar kehidupan ekonominya semakin hari semakin lebih baik. Mencari kerja ke luar negeri menjadi alternatif dan pilihan utamanya. Sering Ketrampilan menjadi kendalanya”.

Pelatihan Terpadu yang dilakukan secara terus menerus dengan sistim dan mekanisme dibawa kendali pemerintah daerah bagi para Calon Tenaga Kerja Indonesia (Cateki) asal Nusa Tenggara Timur, diyakini sebagai upaya meminimalisir maraknya human trafficking. Demikian pendapat Johanis Waleng, Kabag Kerja Sama Biro Ekonomi Setda Provinsi NTT, yang berhasil dimintai tanggapannya oleh media ini, bertempat di ruang kerjanya Senin (7/9).

Menurut John Waleng, filterisasi terhadap sejumlah calon tenaga kerja Indonesia yang sebarannya hampir merata pada kabupaten/kota se NTT, selayaknya dilokalisir pemerintah daerah. “Hemat saya, setiap calon tenaga kerja, yang ingin bekerja ke luar negeri, perlu didata secara tersistim oleh pemerintah daerah setempat. Setelah terdata, para calon tenaga kerja tersebut wajib hukumnya mengikuti pelatihan ketrampilan secara terarah dan terpadu”, jelas Waleng.

Ketrampilan yang diajarkan lanjut John Waleng, tidak hanya terbatas pada konsep yang berurusan dengan hal hal berbau rumah tangga (baik sebagai seorang baby sitter, pembantu rumah tangga, pekerja kasar, penjaga orang tua lanjut usia) dan bahasa komunikasinya, tapi selebihnya juga mengenai prilaku sosial atau human behavior.

“Diharapkan pelatihan bagi para calon tenaga kerja, tidak hanya terbatas pada urusan bahasa komunikasi yang nantinya digunakan, juga pekerjaan pekerjaan standar dalam rumah, tapi yang lebih penting adalah soal tingkah laku dan sopan santun”, usul Waleng.

Hal urgen kata John Waleng, unit unit pelatihan ketrampilan yang selama ini ditangani pemerintah pada kegiatan pelatihan ketrampilan terbatas, perlu dikemas dan dikelola secara cerdas dalam rangka mempersiapkan calon tenaga kerja Indonesia yang trampil dan berkualitas.

“Saya kira regulasi perlu diretas, dalam rangka melindungi para tenaga kerja kita. Termasuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK ) yang berkualitas dan modern, lalu difungsikan secara optimal. Perusahaan PJTKI, diwajibkan merekrut tenaga kerja yang sudah terlatih dan terukur ketrampilannya oleh pemerintah. Sementara bagi Perusahaan PJTKI yang merekrut diluar ketentuan diberi sanksi tegas”, tegas Waleng.

Memang pola seperti ini seturut John Waleng, menghendaki adanya kerja sama antara pemerintah, Perusahaan PJTKI dan pihak Keamanan. jika hal tersebut dilakukan dengan baik maka harapan akan masa depan yang lebih baik sudah tentu tercapai dengan sendirinya.

“Dengan membangun dan menghidupkan sistim pelatihan terpadu, akan menjadi jurus ampuh dalam mendongkrak ketrampilan para calon tenaga kerja Indonesia asal NTT”, yang juga Duta Devisa bagi negara khususnya masyarakat NTT”,tutup Waleng. (ft/boni)

  • Share