‘Pemerintah Diminta Perhatikan Nasib Guru Komite’

  • Share

Kupang, fajartimor.net –Nasib Guru Honor Komite kini disimpang jalan setelah munculnya Permendiknas dan surat Prinsip Kadis Pendidikan NTT soal tidak dipungutnya uang dari Siswa. Pemerintah pun diminta untuk secepatnya mendapatkan solusi agar tidak terjadi kesenjangan sosial di dunia pendidikan.

Berlakunya Permendiknas RI nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah dan dengan dikeluarkannya Surat Kadis Pendidikan Prov. Nomor: 421/1945/Pend/2018 tentang Penghentian Pungutan dari siswa menjadi pertanda matinya ruang jasa dan penghargaan kepada para Guru Honorer Komite Sekolah Se-Nusa Tenggara Timur, terang Patris Laliwolo, Anggota DPRD NTT, Fraksi PDI Perjuangan kepada fajartimor, Selasa (24/07/2018).

Menurutnya, harusnya Kadis Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak hanya mengeluarkan surat prinsip larangan pungutan dari siswa saja tapi sekaligus surat tersebut memuat solusi prinsip yang langsung menjawab harapan guru honor komite.

“Solusi pengatasan persoalan guru honor komite sepatutnya menjadi perhatian serius manakala terjadi penjabaran aturan permendiknas tersebut. Mestinya ada solusi prinsip yang kemudian tidak meninggalkan kesan ada yang dianaktirikan negeri ini”, jelas Patris.

Sebagai Wakil Rakyat, pihaknya akan berjuang keras mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah agar jasa guru honor komite bisa tertampung dalam anggaran pemerintah.

“Saya kira komunikasi aktif pasti dibangun dengan pemerintah daerah. Minimal ada penganggaran melalui APBD I dan APBD II. Kita juga berharap sinergi bisa terbangun dan jasa guru honor komite yang juga anak bangsa ini tidak terabaikan begitu saja”, tandas Patris.

Itu sama artinya katanya Guru Honor Komite dapat dialihkan statusnya menjadi Guru Honor Daerah yang jasanya dibiayai oleh APBD I dan APBD II sesuai kewenangan masing masing.

“Ini perjuangan bersama. Dan untuk itu saya minta dukungan riil dari para guru honor komite mulai dari SD,SMP,SMA,SMK dan SLB se Nusa Tenggara Timur sebagai wujud nyata cita-cita bangsa kita dan implementasi nilai-nilai luhur Pancasila”, pungkas Patris. (ft/oni) 

  • Share