Potensi Laut NTT; Sumber Penguatan Ekonomi Rakyat

  • Share

Kupang, fajartimor.net-Kekayaan alam perairan Nusa Tenggara Timur, bak hutan rimba yang belum dijamah. Dorongan mendekatkan potensi perairan kepada masyarat petani nelayan terus digalakan pemerintah.

Hal ini dimaksudkan agar pendapatan perkapita warga semakin hari semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur, Drs. Beny Aleksander litelnoni, Msi pada rapat koordinasi pengembangan kawasan konservasi perairan provinsi NTT di Hotel Swiss-belinn Kristal Kupang (8/07/2015).

Dikatakan NTT memiliki Laut yang luasnya mencapai 200.000 km2 atau kurang lebih empat kali luas daratan yang hanya mencapai sekitar 47.000 Km2 . Potensi sumberdaya perikanan dan kelautan ini  dipandang sebagai suatu kekuatan ekonomi sehingga menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah lima tahun mendatang. Apa yang telah dicanangkan ini selaras dengan kebijakan pemerintahan nasional yang berkeinginan kuat mengembangkan tol laut bagi percepatan pembangunan ekonomi nasioanl dan menjadikan indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Saat ini di Provinsi NTT telah ada beberapa kawasan konservasi perairan dengan total luasan mencapai 4 juta hektar yakni : Taman Nasional Komodo, Taman Wisata Alam Teluk Maumere, Taman Wisata Alam Teluk Kupang, Taman Wisata Alam 17 Pulau Riung, Kawasan Konservasi perairan Daerah Alor, Kawasan Konservasi Perairan Daerah Sikka, dan Taman Naional Perairan Laut Sawu”, jelas Beny.

Hal pemanfaatan potensi potensi yang terkandung dalam wilayah perairan NTT, harus bisa dioptimalkan demi terwujudnya kemapanan kehidupan sosial ekonomis warga dan masyarakat. “Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat berkewajiban mensejahterakan rakyat dan warganya. Oleh karena itu, Saya mengajak seluruh masyarakat NTT untuk memanfaatkan secara optimal potensi perikanan dan kelautan, dengan terus melakukan pengawasan terhadap praktek praktek penangkapan ikan secara ilegal. Tentunya, penangkapan ikan menggunakan Bom, Potasium, dan racun sianida serta aktifitas masyarakat di daratan yang ikut memberikan andil terhadap tercemar dan rusaknya laut pada wilayah pesisir harus menjadi perhatian bersama”, papar Beny.

Selain saling menguatkan satu sama lain (komunikai antar lembaga, provinsi, kabupaten dan kota), demi capaian terciptanya pengelolaan kawasan peraiaran yang efektif, berbagai inisiatif  pengelolaan pesisir dan laut telah dilakukan bersama diantaranya Gerakan Masuk Laut (GEMALA), Penetapan PERDA Nomor 4 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut, PERDA Nomor 1 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah darat dan laut, PERDA nomor 3 tahun 2011 tentang pengendalian usaha perikanan dan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2010 tentang pengelolaan ekosistem terumbu karang.

Rapat Koordinasi tersebut menghadirkan sejumlah lembaga lembaga terkait antara lain : Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT Abraham Maulaka, Wakil Bupati  Rote Ndao ,Jonas.C. Lun, kepala Bappeda Provinsi NTT, Wayan Dermawan, Kepala BKKPN,  Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT, Drs Lambertus Ibi Riti.MT dan Kaban BLHD Provinsi NTT,Fredrik Tielman. Wakil Bupati Sumba Timur, Umbu Dondu, , perwakilan dari  Himpunan Persatuan Nelayan Seluruh Indonesia (HPNSI)  Provinsi NTT Yoyarif Manafe. SH dan peserta perwakilan dari 10 (sepuluh) kabupaten kota yakni kabupaten Rote Ndao, Belu, Sikka, Lembata, Sumba Timur, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Flores Timur, Alor, dan Manggarai Barat serta  pejabat yang membidangi Dewan Konservasi Perairan Provinsi (DKPP) , pengelolah Kawasan Konservasi Perairan (KKP). (ft/ia/bony)

  • Share