‘Presiden Joko Widodo, Diminta Beri Perhatian Khusus Penanganan Darurat Korupsi di NTT’

  • Share

Kupang, fajartimor.net – Setelah sukses melepaskan NTT dari Darurat Human Trafficking, Presiden Joko Widodo diminta Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Nusa Tenggara Timur, memberi atensi khusus terkait penanganan sejumlah kasus korupsi di NTT yang dinilai sudah Darurat.

Sudah waktunya sejumlah alat hukum negara di tingkat Nasional baik KPK RI, Kejaksaan Agung, Mabes Polri dan Mahkama Agung diberi ruang khusus oleh Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan langkah antisipatif menyelamatkan uang negara yang diduga kuat melibatkan sejumlah kepala daerah dan kini penanganan kasusnya terkesan berjalan ditempat, jelas Gabriel Goa Koordinator Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Nusa Tenggara Timur (Kompak NTT) juga Direktur Padma Indonesia kepada fajartimor via telepon selular, Jum’at (02/02/2018).

Gabriel Goa, Koordinator KOMPAK NTT-Direktur Padma Indonesia *foto istimewa*

Menurutnya, alasan meminta perhatian serius Presiden Joko Widodo karena ada begitu banyak kasus korupsi di NTT yang terus saja mengendap dan belum berujung penyelesaian.

“Sudah ada laporan masyarakat. Ada pemberitaan terkait sejumlah dugaan kasus korupsi yang diduga kuat melibatkan sejumlah kepala daerah. Faktanya kasusnya tidak berujung. Masyarakat tidak dicerahkan. Malah sebaliknya masyarakat yang memberi atensi atas kasus kasus korupsi justru dibungkam. Lebih daripada itu, pers sebagai pilar demokrasi terkesan dikriminalisasi”, terang Gabriel.

Korupsi di NTT katanya sudah berada dititik darurat. Penanganannya pun terkesan berjalan ditempat.

“Masyarakat NTT kini sudah jenuh. Harapan satu satunya yakni meminta perhatian serius dari Presiden Joko Widodo agar sedapat mungkin menggerakan alat alat hukum yang ada di pusat untuk secepatnya melakukan tindakan hukum demi menyelamatkan uang Negara”, tegas Gabriel.

Terkait laporan masyarakat atas dugaan kasus korupsi di KPK RI lanjutnya selayaknya diberi skala prioritas karena dapat dipastikan perhatian anggaran pemerintahan Presiden Joko Widodo, NTT termasuk daerah yang diberi perhatian khusus.

“Kami berharap KPK RI lebih serius menangani sejumlah laporan masyarakat terkait dugaan korupsi yang diduga kuat melibatkan sejumlah kepala daerah. Hemat kami, karena NTT masuk skala prioritas pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo maka sepatutnya penanganan hukum atas sejumlah kasus kasus korupsi wajib menjadi perhatian serius”, tandas Gabriel.

PAULUS B. MODOK Ketua Garda TTU (foto.istimewa)

Sementara Paulus B. Modok Ketua Garda TTU yang berhasil dihubungi fajartimor via telepon selular tegas meminta KOMPAK NTT untuk ikut mengawal Laporan Garda TTU di KPK RI atas dugaan korupsi sebesar Rp 86, 8 miliar lebih (termasuk kasus DAK PPO TTU sebesar Rp 47,5 miliar) yang diduga kuat melibatkan kepala daerah setempat (Bupati Raymundus Sau Fernandes).

“Saya berharap KOMPAK NTT ikut mengawal laporan Garda TTU di KPK RI. Bila perlu seluruh elit Negara baik Anggota DPR RI (Komisi III), Kejaksaan Agung, Mabes Polri dan Mahkama Agung seyogyanya memberi perhatian serius atas Laporan Garda TTU tersebut”, harap Paulus.

Gubernur Frans Lebu Raya dan sejumlah elit politik NTT katanya diminta untuk serius memberantas sejumlah kasus korupsi di NTT demi menjaga nama baik dan marwah rakyat Nusa Tenggara Timur.

“Pak Gubernur Lebu Raya jangan diam. Pak Herman Herry dan sejumlah elit DPR RI kita minta untuk serius dengan sejumlah kasus korupsi yang kuat dugaan melibatkan sejumlah kepala daerah. Kami rakyat sudah bergerak”, terang, Paulus.

Data dan informasi yang didapat fajartimor dari KOMPAK NTT terkait dugaan keterlibatan sejumlah kepala daerah pada dugaan kasus kasus korupsi yakni TTU, SBD, SIKKA, ENDE, NAGEKEO, ROTE NDAO, LEMBATA, MANGGARAI TIMUR. TTS, MANGGARAI BARAT, KABUPATEN KUPANG, DAN KOTA KUPANG. (ft/tim)

  • Share