DPRD NTT Habiskan Rp 34 M Untuk Perjalanan Dinas
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menghabiskan dana sekitar Rp 75,9 milyar pada tahun 2014. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 34 milyar dihabiskan untuk perjalanan dinas ke Jakarta.
Berdasarkan investigasi yang dilakukan fajartimor.net, pada tahun 2014 DPRD NTT menghabiskan anggaran sekitar Rp 75,9 milyar. Anggaran tersebut yakni : 1) anggaran yang dikelola oleh pimpinan DPRD sebesar Rp 15.503.200.000; dan 2) anggaran yang dikelola oleh sekretariat DPRD NTT sebesar Rp 60.422.988.550.
Anggaran yang dikelola pimpinan Dewan ini antara lain gaji/representasi Rp 1.589.400.000, tunjangan jabatan Rp 2.304.630.000, tunjangan perumahan Rp 5.868.000.000, dan tunjangan komunikasi intensif, Rp 4.200.000.000. Sedangkan anggaran yang dikelola Sekretariat DPRD antara lain meliputi : 1) gaji dan kesra PNS Rp 9.974.000.000; 2) dana operasional pimpinan DPRD Rp 360.000.000; 3) program pelayanan perkantoran Rp 6.511.704.7000, dan 3) dana perjalanan dinas sebesar Rp 34.443.786.000.
Dana perjalanan dinas sekitar Rp 34,4 milyar tersebut terbagi dalam 12 nomenklatur, yakni 1) rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp 238,970.000; 2) koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah Rp 100.000.000; 3) Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan Rp 173.784.000; 4) pembahasan rancangan Perda Rp 3.016.194.000;
5) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemda, tokoh masyarakat dan tokoh agama Rp 3.325.377.500; 6) Rapat-rapat paripurna Rp 210.530.000; 7) kegiatan reses Rp 5.454.700.000; 8) kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Rp 6.597.320.000;
9) peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Rp 12.803.614.000; 10) sosialisasi peraturan perundang-undangan Rp 1.497.260.000; 11) peningkatan dokumentasi kegiatan DPRD (perjalanan dinas) Rp 557.402.000; dan 12) fasilitasi pelaksanaan kegiatan forum parlamen Rp 468. 635.000.
Sumber fajartimor. com di Pemprov NTT yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan, dari dana perjalanan dinas sekitar Rp 34,4 milyar tersebut, sebagian besar di pakai untuk ‘jalan-jalan’. “Sekitar Rp 15 milyar dihabiskan hanya untuk ‘jalan-jalan’ ke Jakarta. Ini sangat disesalkan karena tugas utama DPRD NTT itu turun ke masyarakat, bukan ‘jalan-jalan’ ke Jakarta,” kritiknya.
Bahkan, lanjut sumber tersebut, hanya untuk pembahasan rancangan perda di Kemendagri, seluruh anggota Dewan berangkat ke Jakarta. “Dana yang dihabiskan pada tahun 2014 sekitar Rp 3 milyar. Padahal yang konsultasi hanya 2-3 orang saja,” tandasnya.
Menurut sumber yang sangat layak dipercaya ini, besarnya anggaran perjalanan dinas ke luar daerah yang fantastis yakni pada nomenklatur peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. “Dari anggaran Rp 12,8 milyar pada nomenklatur tersebut, sekitar Rp 11,7 milyar untuk ‘jalan-jalan’ ke Jakarta. Ini sangat disesalkan, tapi inilah perilaku Dewan kita,” ujarnya sinis. (ft/tim)
