Kupang, fajartimor.net – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diminta dengan sangat agar tidak merundung atau Menggangu, mengusik terus menerus bahkan menyusahkan kesejahteraan guru kontrak provinsi, nelayan bahkan peternak yang semakin hari semakin terkulai lemah.
Hal tersebut tegas dikatakan Patris Laliwolo Anggota DPRD NTT, Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna ke 28, DPRD Nusa Tenggara Timur, dengan agenda laporan badan anggaran terhadap pertanggungjawaban APBD NTT tahun anggaran 2023, Rabu 19 Juni 2024
Sang Voice of the voiceless yang kembali terpilih pada pemilu legislative (14 Februari 2024 lalu) dengan angka perolehan suara signifikan tersebut mengatakan kesejahteraan guru kontrak provinsi baik SMA, SMK dan SLB tri wulan ke 2 sejak April, Mei hingga Juni 2024 yang belum terealisasi, lambannya penanganan kebutuhan teknis dan prinsip nelayan lokal di TPI Tenau, dan semakin terpinggirnya usaha peternak rakyat setempat semestinya disikapi serius pemerintah provinsi NTT dibawa kendali setir Penjabat Gubernur Ayodhia G. L. Kalake, SH, MDC.
“Pak Gubernur tolong perhatikan kesejahteraan guru kontrak provinsi yang hingga hari ini belum terbayar. Gaji mereka yang menjadi hak rupanya terus saja di rundung. Dari aspirasi yang berkembang di lapangan, Dinas Pendidikan Provinsi belum juga membayar gaji tri wulan ke 2 guru kontrak SMA, SMK dan SLB, sejak April, Mei hingga Juni 2024! Oleh karenanya kami minta dengan sangat agar segera direalisasi,” tandas Patris.
Minimnya pabrik es batu, lanjut pencetus program Patris tersebut, seakan menamba derita para nelayan lokal NTT.
“Pak Gubernur, nelayan lokal yang antri es batu untuk kepentingan pengawetan tangkapan ikan yang kontribusinya cukup besar terhadap PAD adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Pak Gubernur mungkin tidak tahu kalau pabrik es batu yang beroperasi di Kupang hanya satu saja dengan kapasitas kecil. Dia harus melayani nelayan yang bisa dibilang cukup banyak. Akibatnya antrian mendapatkan es batu bisa berlarut sampai 10 hari. Jika terus menerus begini jadinya yang terus merugi ya petani nelayan. Oleh karena kita juga minta agar pemerintah provinsi segera mendapatkan solusi dengan menghadirkan investor yang nantinya bisa bersinergi dengan nelayan sehingga tidak lagi terjadi antrian hanya untuk mendapatkan pasokan es batu. Karena perlu diingat, setiap satu kilo gram ekor ikan justru berkontribusi terhadap pendapatan daerah ini,” tandas Patris.
Kepada Ayodhia G. L. Kalake, SH, MDC Penjabat Gubernur yang punya segudang pengalaman di Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sang Banteng Muda ini juga memberi catatan kritis atas keluhan petani peternak NTT yang selalu saja disusahkan.
Para petani Peternak NTT, hari – hari ini diperhadapkan pada SK menteri Pertanian, nomor 266 tanggal 5 Juni 2024 tentang percepatan penyediaan daging, susu dan telur ayam.
SK tersebutpun diikuti dengan penunjukan Otoritas balai besar veteriner Bali untuk NTT juga Balai Informasi NTT sebagai penanggungjawab. SK ini diketahui sudah sampai dan rumusan persiapan implementasi baik dari kebijakan anggaran dan kesiapan masyarakat. Soal bagaimana mekanisme budidaya. bagaimana dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat untuk peningkatan ekonomi sangat jelas.
“Yang unik pak Gubernur, Ayam beku juga daging babi beku dengan harga 3 kilo gramnya senilai seratus ribu rupiah justru kini meresahkan pelaku usaha ternak NTT. Ini jelas mematikan usaha peternak lokal. Yang untung pengusaha bonafit yang mati masyarakat kecil. Produksinya di tempat lain di luar NTT, kotorannya justru di buang ke NTT. Ini benar terjadi dan bahkan sangat masif menyebar hingga pasar-pasar tradisional. Kasihan rakyat kita. Produksinya tinggi tapi harga pasaran murah. Kami minta agar pak Penjabat perlu lakukan pengendalian, mengatur krannya juga regulasinya. Tolong rakyat kita, termasuk upaya pemerintah menggalakan tanaman pendaping beras menghadapi musim paceklik. Ini titipan kami pak Penjabat,”anjur Patris. (ft/bon)
