Kupang, fajartimor.net- Kasus Ladang Emas Papua yang cukup menyedot perhatian publik Indonesia dan Dunia, disikapi warga NTT, pendukung Setya Novanto.
Sekitar 200 warga mendatangi kantor DPRD Nusa Tenggara Timur mengatasnamakan forum masyarakat NTT, justru menyatakan sikap tegas mendukung Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI.
Massa yang menggelar aksi damai dengan membagi-bagikan bunga kepada sejumlah pengguna jalan di Kota Kupang sebagai bentuk simpatik kepada Novanto dari dapil pemilihan NTT II.
Aksi massa pendukung Setya Novanto yang di gelar di pelataran kantor DPRD Provinsi tersebut mendapat penerimaan Kepala Sub Bagian Humas DPRD NTT, Semuel Pakereng yang sekaligus menyampaikan bahwa seluruh anggota DPRD baik pimpinan, anggota dan alat kelengkapan dewan sedang tidak berada di tempat karena alasan kunker (kunjungan kerja).
Hapris Kolimon, koordinator aksi dalam orasinya menegaskan bahwa persoalan ladang emas Papua, adalah persoalan bangsa yang harus disikapi secara bijak. Oleh karena itu, tindakan politis yang sengaja diarahkan kepada Setya Novanto, adalah tindakan yang tidak patut.
Menurutnya, persoalan utamanya ialah menyelamatkan Papua, dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh adanya pembuangan limba secara sengaja oleh PT. Freeport ke perairan Arafura, termasuk memberikan rasa memiliki sumber daya alam bagi masyarakat Papua, dan bukan menghakimi Setya Novanto dengan sejumlah dalil yang tidak bisa dipercaya.
Karena alasan alasan tersebut kami masyarakat NTT pendukung Setya Novanto,dengan tegas menyatakan sikap bahwa kami menolak segala bentuk aliansi yang mengatasnamakan rakyat NTT maupun konstituen Setya Novanto yang telah menyebarluaskan seruan untuk meminta Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai ketua DPR RI.
Sementara Adrianus Ndu Ufi dalam orasinya dengan suara yang lantang mengatakan koalisi masyarakat NTT pendukung Setya Novanto mendukung sepenuhnya sikap presiden Jokowi untuk tidak perpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia, yang merupakan perwujudan dari semangat juang menghapus dominasi Barat (Imperialisme Barat), dalam mengelola kekayaan alam Indonesia.
Di satu sisih, Adrianus juga sangat kecewa dengan tidak ada satupun anggota dewan yang menerima kehadiran masyarakat yang datang hendak memberikan aspirasi mereka. ”Seharusnya ada anggota DPRD yang selalu ada di kantor, sehingga bisa melayani masyarakat yang datang mengadu seperti ini,” kesal Adrianus. (ft/tim)