Sebesar Rp 49 juta lebih dan sebesar Rp 170 juta lebih Diduga Sulit Dipertanggungjawbkan

  • Share
foto copy dokumen LHP Inspektorat NTT

Kupang, fajartimor.net. Indikasi penyalahgunaan keuanga daerah sebesar Rp 49.465.400 dan sebesar Rp 170.141.000 Bidang Promosi BKPM Prov.NTT diduga kuat sulit dipertanggungjawabkan.

Sumber fajartimor yang sangat mengetahui secara pasti soal pengelolaan keuangan daerah tersebut mengatakan seluruh item kegiatan yang telah tercover dalam format Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan jabaran dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disetujui Bappeda Provinsi. Namun tidak diikuti dengan implementasi di Lapangan. “Item item kegiatan GPID dan SI TA. 2013, sudah sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR). Hanya saja tidak diikuti dengan aksi lapangan. Buktinya seluruh kegiatan GPID dan SI sama sekali tidak didukung dokumen lapangan. Sebagai contoh Belanja Sewa Ruang Rapat pada kegiatan GPID dan SI tingkat Prov. NTT di Kab. Mabar, tidak ada dokumentasi awal ruang rapat termasuk hal hal prinsip lainnya. Uniknya lagi ada kegiatan Pembayaran kepada Fabianus Banase bukan Banise sebesar Rp 5.000.000, untuk biaya bahan percontohan dalam rangka mengikuti Gelar Potensi Investasi Daerah dan Seminar Nasional di Jakarta. Padahal Fabianus Banase sendiri adalah seorang pegiat PJTKI NTT yang sangat jauh dari semangat program tersebut. Kalau seperti ini, rekayasa pertanggungjawaban seperti apa yang mau dilakukan Regina Mambait?”, beber Sumber tersebut.

Investigasi fajartimor.net mengemuka jika Kabid Promosi Regina Maria Mambait diduga sering melakukan perjalanan sendiri tanpa melibatkan staf Bidang Promosi BKPM NTT. (ft/tim)

  • Share