Kupang, fajartimor.net – Materi soal pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sangat seksi dan menantang.
Betapa tidak, NTT merupakan lahan empuk bagi para mafia TPPO dan sudah memakan ratusan korban jiwa.
Pasangan calon Gubernur NTT nomor urut tiga memiliki kepedualian yang tinggi terhadap masalah tersebut, dengan menawarkan solusi antisipatif.
“Langkah transformatif paslon nomor urut tiga untuk menangani TPPO yang selalu berulang dari tahun ke tahun, khususnya perempuan dan anak sebagai korbang yakni pembentukan satgas TPPO,” ujar Andre Garu, dalam debat calon Gubernur dan wakil Gubernur NTT di Milenium Balroom, Rabu (23/10/2024)
Selain pembentukan satuan tugas (satgas) TPPO, kata Andre, perlu adanya peningkatan sumber daya manusian melalui pelatihan ketrampilan.
“Saya bayangkan seluruh kabupaten kota dibangun BLK yang kualified. BLK ada banyak tapi hanya napsu membangun bahkan tidak ada sertifikasi yang dikeluarkan,” ujar Andre Garu.
Calon wakil gubernur NTT nomor urut 2, Johni Asadoma, yang diberi kesempatan mengomentari pernyataan Paslon nomor urut tiga soal penanganan TPPO, menyepakati ide dan gagasan paslon nomor urut 3.
“Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh cawagub nomor tiga, Bahwa kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, tokoh masyarakat, tokoh adat kepala desa untuk semuanya bergerak dari desa, karena TPPO berawal dari desa, karena itu kosenteasi harus kita pusatkan di desa,” ujar Johni Asadoma.(Ft***)